[JAKARTA]-- Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyayangkan kebijakan pemerintah dibawah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak menaikan anggaran dana desa dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2018.

Dalam RAPBN 2018, dana desa hanya direncanakan Rp 60 triliun, sama seperti 2017. Saya sesalkan dana desa tidak naik. Padahal, Jokowi dalam kampanyenya sudah menyatakan akan membangun Indonesia mulai dari desa.

"Komitmen pemerintah sejak awal jelas, membangun Indonesia dimulai dari desa. Kerawanan penyalahgunaan dana desa sesungguhnya tidak perlu membuat komitmen ini surut,” kata anggota Banggar DPR RI, Hetifah Sjaifudian, Rabu (23/8).

Kalau khekawatiran terletak pada kerawanan korupsi dana desa, kata politisi senior Partai Golkar ini, kerawanan korupsi dana desa bisa diantisipasi dengan peningkatan kapasitas aparatur dan pengawasan.

Selain itu, pemerintah juga telah membentuk koordinasi lintas kementerian untuk mencegah terjadinya korupsi. “Yang penting bagaimana kita meningkatkan kapasitas penanggung jawab, pelaksana, bahkan penerima manfaat."

Selain itu, kata anggota komisi IX DPR RI ini, pemerintah juga harus mengintensifkan pengawasan dan membuka saluran pengaduan. Yang terakhir tingkatkan koordinasi lintas kementerian dan berbagai level pemerintahan,” jelas Hetifah.

Wakil rakyat dari dapil Kaltim ini berjanji bakal mengusulkan penambahan pada rapat-rapat pembahasan RAPBN 2018. “Dalam pembahasan nanti di Banggar kita akan mengusulkan agar dana desa ditingkatkan,” demikian Hetifah Sjaifudian. [A3]