[JAKARTA]-- Wakil Ketua DPR RI selaku Ketua Tim Pengawas (Panwas) Haji DPR, Fadli Zon prihatin terhadap nilai tawar pemerintah terhadap Saudi Arabia dalam pelayanan jemaah haji Indonesia.

Padahal, kata Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini didampingi pimpinan Komisi VIII DPR RI, Sodik Mujahid dan Iskan Qolba Lubis di Press Room Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (24/8), jemaah haji Indonesia adalah yang terbanyak dibandingkan negara lain.

Sebab itu, jelas politisi dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat tersebut, ke depan Indonesia membutuhkan Kementerian Haji atau lembaga khusus yang terpisah dari Kementerian Agama (Kemenag).

Tugas Kementerian Haji atau lembaga ini, hanya mengurus soal haji Indonesia sehingga dapat fokus mengurusi calon haji sekaligus lobi-lobi dengan pemerintahan Arab Saudi hanya untuk kepentingan jemaah haji Indonesia.”

Dengan demikian, ke depan Kementerian Haji itulah yang mengurusi kaitan dengan calon haji dari Indonesia. Di negara lain, jemaah haji mereka diurus kementerian khusus, termasuk pengelolaan uang jamaah haji. "Seperti di Malaysia, ada Tabung Haji."

Pada kesempatan serupa, Iskan Qolba dan Sodik Mujahid melihat penyelenggaraan haji yang dilakukan Kemenag masih banyak perlu dikritisi lantaran berbagai kelemahan, mulai dari kelemahan perencanaan, teknis kemitraan seperti catering dan pemondokan, petugas, hingga urusan koordinasi dan informasi bagi jamaah haji.

“Semua itu memang diawali daya tawar rendah Indonesia terhadap Arab Saudi sehingga seringkali pemondokan yang sudah di-booking Indonesia dikalahkan negara lain yang datang belakangan sesuai keinginan muasyasyah Arab Saudi. Padahal, jamaah haji Indonesia itu terbesar yaitu 221.000 jiwa," demikian Iskan Qolba Lubis. [A3]