Oleh: Sil Joni*

Sejarah, jika tidak dimanipulasi untuk melanggengkan kekuasaan politik dari para penguasa, sejatinya tidak pernah bohong. Termasuk kala bersabda tentang kiprah dan kontribusi kaum muda dalam keseluruhan proses membangsa kita. Bahwasannya, NKRI tak akan pernah terealisasi tanpa partisipasi aktif dari para orang muda.

Namun, cerita ‘sukses’ para barisan muda dalam panggung politik baik pada level nasional maupun pada aras lokal relatif tak beresonansi lagi. Pentas poltik telah dikapling atau didominasi para poltisi tua. Jagat politik lokal NTT tentu masuk dalam trend degradasi “keterlibatan” para tokoh muda. Belum pernah terdengar bahwa kandidat dari kalangan muda berhasil “memenangkan” pertarungan dalam sebuah kontestasi politik yang berkualitas di level Kabupaten, Kota dan Provinsi NTT.

“Kekalahan” orang muda di NTT hemat saya tidak semata-mata karena faktor kompetensi, kapasitas, dan kapital politis yang terbatas, tetapi juga sistem oligarkis yang membajak ruang demokrasi kita. Proses dan mekanisme rekruitmen para pemimpin di tingkat internal partai politik dimonopoli oleh politisi senior yang sangat mapan dari segi finansial dan koneksi politik. Penentuan para kandidat tidak berdasarkan “standar kecakapan politik dan skill managerial”, tetapi semata-mata berdasarkan seberapa besar donasi atau mahar politis untuk membayar “kendaraan politik” dalam proses kandidasi.

Krisis “Figur Muda” Potensial?

Gong kontestasi Pemilihan Gubernur (Pilgub) NTT tahun 2018 kendati belum ditabuh, namun “ruang politik” lokal kita sudah semarak dengan aneka cerita dan isu para bakal calon yang maju bertarung dalam kompetisi itu. Media massa lokal baik media cetak, elektronik, maupun media online secara regular mengekspos “nama-nama” yang sudah siap dan rela menjadi “petarung politik” untuk merengkuh tahkta kekuasaan lokal tersebut.

Dari nama-nama “yang dipasarkan” tersebut, bisa dipastikan bahwa Pilgub NTT masih menjadi “ajang pamer kehebatan” para politisisi kawakan. Nama-nama tersebut tentu sangat familiar di mata publik. Produk dan arah politis kepemimpinan mereka pun sudah bisa ditebak: Mengimitasi gaya kepemimpinan sebelumnya. Sulit kita mengharapkan perubahan berarti ketika biduk politik NTT dinahkodai oleh salah satu “pemain lama” ini. Mereka adalah produk dari rezim yang sangat mencintai “status quo”.

Di mana generasi muda NTT? Apakah NTT defisit stok kader politisi muda yang potensial? Mengapa “orang muda” kita bersikap apatis dengan kondisi stagnasi politis selama ini tersebab oleh pemanifestasian tipologi kepemimpinan kaum tua?

Sudah waktunya “orang muda” menebar pesona merebut estafet kepemimpinan itu dari para laskar tua. Sejarah membuktikan bahwa NTT yang selalu dipimpin oleh “kaum tua” mengalami “perlambatan” dalam segala lini kehidupan. NTT di bawah kendali golongan tua sulit berkompetisi dan tak beranjak ke level yang lebih meyakinkan. NTT tetap miskin, koruptif, gizi buruk, terisolir, terbelakang dan mutu pendidikan yang merosot drastis.

Dukung “Figur Muda”

Sesungguhnya, persediaan anak muda cerdas dan berbakat dalam bidang politik dari NTT baik yang ada di NTT maupun yang berdomisili di daerah lain cukup banyak. Para pengguna media sosial (netizen) cukup gencar mewacanakan urgensitas munculnya figur muda dalam Pilgub mendatang. Para netizen sudah “melirik” beberapa nama hebat yang berkiprah di Jakarta.

Sebut saja Boni Hargens, Direktur Lembaga Pemilih Indonesia sekaligus akademisi kritis dari Universitas Indonesia (UI) mendapat perhatian serius agar “bersedia” menjadi aktor dominan dalam Pilgub nanti. Sayang, dosen muda potensial ini belum memberi sinyal dan respons yang pasti atas dukungan tersebut.

Hal serupa juga terjadi pada Ansy Lema (mantan reporter TVRI dan dosen di sebuah Universitas di Jakarta) dan Sebastian Salang (Ketua Formappi) Jakarta, dan lainnya. Kendati mendapat simpati dan dukungan yang signifikan dari publik, namun kelihatannya mereka belum tertarik dengan tawaran itu. Kini, memesona satu nama orang muda yang mungkin mampu memenuhi “kerinduan publik NTT” saat ini, yaitu Emanuel Melkiades Lakalena atau biasa disapa Melki Lakalena.

Usianya relatif muda (41 tahun), namun kapasitas, kapabilitas, kompetensi dan kapital politik serta sepak terjangnya dalam dunia “pengkaderan kepemimpinan politik” tak diragukan lagi. Saya kira, hingga detik ini, hanya Melki dari kalangan muda yang secara serius dan intensif “mendobrak” kemacetan sirkulasi elite yang selalu digenggam oleh kaum tua. Melki ingin meniupkan angin “regenerasi pemimpin politik” di NTT. Perjuangan Pak Melki ini sejatinya belum aman dan tidak mudah.

Pertama-tama ia harus melewati “hadangan politis” berupa keputusan internal partai yang masih membuka kans bagi “serdadu tua” yang sudah makan garam di partai dan mengklaim sebagai salah satu “penjasa” dalam tubuh Golkar NTT. Beruntung bahwa Golkar bertindak bijak di mana penentuan final pencalonan mesti berdasarkan hasil survey.

Saya kira peluang Melki untuk “memenangkan” produksi opini terkait elektabilitas calon cukup terbuka. Modal utamanya adalah “popularitas” beliau sebagai Wakil Sekretaris Jendral Dewan Pertimbangan Pusat Partai Golkar. Selain itu, pelaksanaan Sayembara Ayo Bangun NTT yang digelar di seluruh Kabupaten/ Kota se-NTT dan Sayembara tingkat Provinsi yang berlangsung di Ende pada bulan Mei yang lalu, menuai apresiasi dari publik.

Tantangan lain tentu saja berkaitan erat dengan predikatnya sebagai kandidat termuda. Status kemudaan itu berwajah ganda. Di satu sisi, sangat menguntungkan kontestan tersebut jika dikelola secara arif dan kreatif sebagai produk politik yang dipasarkan ke konstituen. Namun, di sisi lain ia menjadi materi empuk bagi kompetitor politik dengan berusaha menggiring opini sesat kepada publik bahwa “dia belum dewasa atau matang” dalam lapangan politik.

Langkah Pak Melki masih jauh dan panjang. Segalanya masih bisa terjadi termasuk “kalah” dalam survey yang hasilnya akan diumumkan akhir Juli ini. Apapun hasilnya, saya kira keputusan dan keberanian Pak Melki untuk “menjegal” hasrat singa tua dalam Golkar layak diapresiasi. Intensi Pak Melki dalam permainan ini dengan demikian tidak hanya berurusan dengan perwujudan “interes politik personal”, tetapi juga “menyelamatkan partai Golkar sebagai partai yang responsif dengan perubahan dan tanda-tanda zaman. Golkar mesti memberi contoh bagaimana menerjemahkan kerinduan publik akan hadirnya pemimpin politik yang energik, visioner, kritis dan progresif. Kualifikasi kepemimpinan tersebut umumnya datang dari figur muda.

Kendati belum definitif, saya kira kita perlu membuka ruang diskursus yang sehat untuk mendukung figur muda dalam Pilgub NTT yang terwakili oleh Pak Melki. Sisi plus minus dari pribadi ini tentu ada. Namun, kita mesti meletakan diskusi politik kita dalam konteks pengaktualisasian mimpi NTT yang lebih sehat, dinamis, dan bermartabat.

Sudah saatnya kepemimpinan politik yang fenomenal, yang terputus selama ini menemukan momentum perbaikannya dalam Pilgub 2018 dengan hadirnya pemimpin baru yang lebih segar secara politik. Sambil terus berharap akan tampilnya figur muda lainnya dalam panggung politik NTT yang memberi warna sendiri dengan kapasitas dan pesonannya yang khas untuk era generasi milenial ini.

* Penulis,  Pemerhati Masalah Politik Lokal, Tinggal di Labuan Bajo