[JAKARTA, INDONESIAKORAN.COM]-- Angka positif terkena wabah pandemi virus Corona (Covid-19) di Indonesia sudah lebih dari 100.000 kasus. Pihak berwenang di Indonesia mengumumkan, sampai Senin (27/7) jumlah positif kena wabah berasal dari Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China ini sudah mencapai 100.303 kasus.

Kematian akibat positif Covid-19 juga melonjak menjadi 4.838 jiwa. Jumlah positif dan kematian akibat Covid-19 ini sudah melebihi yang dialami China sebagai negara pertama tempat virus Covid-19 menyebar. Universitas Oxford juga memberikan nilai D terhadap kinerja Indonesia dalam menangani wabah ini.

Anggota Komisi IX DPR RI yang membidangi Kesehatan dan Tenaga Kerja, Dr Hj Kurniasih Mufidayati mengaku prihatin dengan perkembangan kasus Covid-19 di Indonesia yang terus meningkat. Hal ini menunjukkan strategi penanganan Covid-19 yang dilakukan Pemerintah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) perlu dievaluasi.

 Mufida, demikian wakil rakyat dari Dapil II Provinsi DKI Jakarta itu akrab disapa, Pemerintahan jokowi lebih mengedepankan kepentingan ekonomi dibandingkan paradigma kesehatan dalam menangani Pandemi Covid-19 di Indonesia. "Mulai dari Perppu penanganan Corona, kampanye new normal yang kemudian diakui Pemerintah salah dan terakhir pembentukan Komite Penanganan Covid-19 yang lebih berdimensi ekonomi dan menjadikan Satgas penanganan Covid-19 hanya bagian subordinat dalam perumusan kebijakan," papar Mufida.

Keterangan pers Mufida yang diterima Indonesiakoran.com, Sabtu (1/8) malam, Mufida menyebutkan, kebijakan menitikberatkan ekonomi soal penanganan yang dilakukan Pemerintahan Jokowi terbukti menjadikan perkantoran, pusat perdagangan dan pasar sebagai cluster baru dalam penyebaran Covid-19 di tanah air.

Berdasarkan data Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 per 25 Juli, di DKI Jakarta saja terdapat 68 cluster perkantoran dengan 440 kasus positif dan 107 cluster pasar rakyat dengan 547 kasus. Sebagai wakil rakyat Dapil Jakarta, Mufida prihatin dengan munculnya cluster di Fasilitas Kesehatan yang mencapai 124 cluster dengan 799 kasus. Ini menunjukkan tenaga medis semakin terancam dengan pengendalian penularan yang kurang berjalan akibat pelonggaran yang dilakukan Pemerintah.

Jika terakhir Jokowi meminta penanganan seimbang antara kesehatan dan ekonomi tapi tidak begitu yang terjadi di lapangan. Kampanye new normal Presiden Jokowi dengan mengunjungi mall dan menyerahkan perpanjangan kewenangan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) kepada daerah membuat kebijakan nasional penanganan Covid-19 ini tidak seragam. "Jika dulu episentrum di Jakarta, kini ada 8 propinsi penyumbang terbesar Covid-19 di Tanah Air," kata Mufida,

Karena itu, pemegang gelar Doktor Administrasi Universitas Indonesia (UI) ini meminta agar Pemerintah tetap menggunakan pola strategi penanganan Covid-19 dengan pola pikir bencana kesehatan. Dengan begitu, seluruh kebijakan yang bakal dikeluarkan menggunakan pertimbangan kebencanaan kesehatan.

"Tidak dibenturkan antara ekonomi dengan kesehatan, semuanya harus berjalan. Dalam sistem penanganan bencana semua sudah diatur termasuk klaster-klaster yang mendukung misalnya pendidikan, sosial, ekonomi yang komando pusatnya ada di BNPB," kata anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Mufida yang dikenal ktitis terutama buat kepentingan masyarakat meminta Pemerintahan Jokowi segera memperbaiki catatan-catatan dalam strategi penanganan Covid-19 dan tetap memegang kendali penanganan Covid-19 hingga ke daerah."Jika Pemerintah mengakui penggunaan new normal bermasalah, semua dampak dari kebijakan itu harus dievaluasi. Pemerintahan Jokowi sudah diberikan kewenangan sangat besar untuk mengelola anggaran tapi tidak juga terserap dengan baik. Sekalinya muncul program dengan dana besar, justru menimbulkan polemik," demikian Dr Hj Kurniasih Mufidayati. [A/3]