[LABUAN BAJO] DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), berkomitmen untuk menyelesaikan kisruh Kebun Percontohan Roe, di Desa Cunca Lolos, Kecamatan Mbeliling, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Komitmen tersebut diungkapkan tiga anggota DPRD Provinsi NTT, yakni Yohanes Rumat (PKB), Jefry Unbanunaek (PKPI), dan Boni Jebarus (Partai Demokrat), saat menemui tokoh adat dan tokoh pemuda di Kampung Roe, Minggu (23/7/2017).

"Kami tidak mau memberikan janji yang muluk-muluk. Tetapi kami komit untuk menelusuri dokumen di provinsi terkait penyerahan lahan tersebut," kata Boni Jebarus.

Yang jelas, menurut politikus Partai Demokrat itu, selama ini Pemprov NTT mengakui bahwa Kebun Percontohan Roe memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Menurut provinsi, itu aset kita. Dan selama ini menjadi sumber PAD," tandas Boni Jebarus.

Hal tak jauh berbeda juga dilontarkan Jefry Unbanunaek dan Yohanes Rumat.

"Jika benar saat penyerahan lahan tersebut disertai dengan surat perjanjian, maka kami akan cek dulu dokumennya," ujar Jefry Unbanunaek.

Apabila itu murni penyerahan oleh masyarakat adat Roe, demikian politikus PKPI itu, maka lahan tersebut sepenuhnya menjadi milik pemerintah.

"Namun apabila benar ada perjanjian pemerintah hanya memanfaatkan lahan itu selama 10 tahun, maka tanah itu harus dikembalikan kepada ulayat Roe," tegas Jefry Unbanunaek.

Sementara Yohanes Rumat meminta masyarakat untuk bersabar. Prinsipnya selaku wakil rakyat, pihaknya akan berusaha menuntaskan masalah ini.

"Kami coba cek dulu dokumennya. Jika soal dokumen sudah selesai, baru kita diskusikan lebih lanjut, seperti apa penyelesaian dalam kisruh Kebun Percontohan Roe ini," pungkas Yohanes Rumat, yang juga Ketua DPC PKB Kabupaten Manggarai Timur.