[JAKARTA, INDONESIAKORAN.COM]-- Wakil rakyat dari Dapil Provinsi Kalimantan Timur, Irwan Fecho meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) berbicara kepada rakyat apa adanya mengenai kondisi perekonomian Indonesia pasca keluar data Badan Pusat Statistik (BPS) terkait pertumbuhan ekonomi nasional kuartal II/2020.

Dikatakan anggota Komisi V DPR RI ini, BPS menyatakan perekonomian Indonesia pada kuartal II/2020 minus 5,32 persen. Angka itu jauh di bawah target Menteri Keuangan 0Menkeu), Sri Mulyani Indrawati yang sebelumnya 3,8 persen. "Itu artinya, Pemerintahan Jokowi gagal dan perlu siaga pada kuartal berikutnya. Masyarakat berhak khawatir dan bertanya-tanya. Pak Jokowi harus jujur dan terbuka menyampaikan kepada rakyat tentang kondisi hari ini dan bagaimana rencana strategis pemerintah menghadapinya," ucap Irwan dalam keterangan pers yang diterima Indonesiakoran.com, Jumat (6/7) malam.

Terlebih lagi, lanjut anggota Fraksi Partai Demokrat tersebut, di tengah perkembangan wabah pandemi Corona (Covid-19) terus meninggi, tetapi di sisi lain pertumbuhan ekonomi juga melenceng jauh dari target pemerintah. "Apalagi alasan pemerintah untuk berkelit dari hal ini. Padahal sudah diberi kewenangan oleh Perppu yang menjadi UU untuk mengelola keuangan negara selonggar-longgarnya tanpa potensi pidana, kebijakan kenaikan harga listrik, iuran Badan Pengelola Jamininan Sosial (BPJS) Kesehatan, juga penarikan pajak yang tinggi," tutur Irwan.

Menurut Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat, rakyat sudah cukup menderita dengan kenaikan harga listrik, iuran BPJS, biaya pendidikan dan kesehatan termasuk pajak. Karena itu, masyarakat jangan lagi disalah-salahkan terkait penggunaan masker, sosial distancing dan protokol Cobid lainya. "Apalagi mau disanksi, tentu itu makin memberatkan hidup masyarakat," tegas Irwan.

Karena itu, dia meminta pemerintah untuk fokus menghentikan penyebab utama semua dampak kesehatan, ekonomi, hingga sosial. Artinya, Covid-19 harus diturunkan perkembangannya. Dengan demikian dampaknya pun berkurang. "Kemudian secara simultan mendorong percepatan realisasi penyelamatan ekonomi dan sosial dengan pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabilitas," demikian Irwan Facho. [A/3]