[JAKARTA, INDONESIAKORAN.COM]-- Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI bidang Industri dan Pembangunan, Dr Mulyanto mendesak Perusahaan Listrik Negara (PLN) bersinergi dengan Perusahaan Gas Negara (PGN) membangun infrastruktur serta menyediakan pasokan Liquefied Natural Gas (LNG) pada 52 pembangkit listrik PLN.

Soalnya, selama ini perusahaan listrik plat merah itu menggunakan energi fosil yang diimpor sebagai bahan bakar. "Hal tersebut perlu dilakukan agar PLN dapat menghemat biaya produksi listrik Rp 1,9 triliun pertahun sehingga harga listrik, terutama bagi golongan pelanggan rumah tangga tidak mampu atau 900 Volt Ampere (VA), bisa jadi lebih murah dan tidak mencekik seperti sekarang.

Anggota Komisi VII DPR RI yang membidangi Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tersebut menilai, kerja sama PLN dengan PGN saat ini belumlah maksimal. Masing-masing BUMN energi itu masih berjalan sendiri-sendiri, sehingga tidak tercipta sinergi yang menguntungkan masyarakat. 

 Harusnya, ungkap wakil rakyat dari Dapil III Provinsi Banten tersebut, kerjasama PLN dan PGN dalam hal pembangunan infrastruktur serta penyediaan pasokan LNG sebagai bahan baku produksi listrik PLN dilakukan sejak lama karena harga LNG sangat murah dan lebih ramah lingkungan.

Ini merupakan langkah sangat strategis, karena akan mengurangi defisit transaksi perdagangan migas, menghemat devisa untuk pembayaran impor dan sekaligus akan merelaksasi kondisi keuangan PLN.  Dan ujungnya masyarakat diuntungkan dengan harga listrik yang murah, alias tidak naik. "Karena itu pemerintah harus menjaga program ini secara konsisten. Bahkan program ini harus terus diperluas dan dikembangkan untuk titik-titik pembangkit PLN lain yang masih menggunakan bahan bakar fosil," ujar Mulyanto di Gedung Nusantara I Komplek Parlemen Senayan, Jakarta akhir pekan ini.

 Pemegang gelar doktor ‘nuklir’ lulusan Tokyo Institute Technology (Tokodai) Jepang tersebut menambahkan, untuk mewujudkan rencana strategis ini PLN harus proaktif membuka komunikasi dengan pihak PGN dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). "PLN harus berperan sebagai pihak paling berkepentingan terciptanya infrastruktur jaringan gas ini.  Dengan program ini, maka upaya mewujudkan listrik murah bagi rakyat menjadi sangat mungkin terlaksana," demikian Dr Mulyanto. [A/3]