Nuansa Pilkada sudah sangat terasa. Walau KPU dan KPUD setiap propinsi belum membunyikan lonceng tanda dimulainya pesta demokrasi di daerah ini. Di berbagai daerah termmasuk NTT proses politik masih berjalan. Partai-partai intens melakukan lobi, bongkar pasang balongub-balon wagub, hingga membangun jaringan relawan. Proses marketing politik juga gencar dilakukan lewat pemasangan baliho atau sebar-tebar foto dan kartu nama figur yang hendak diusung di atas tandu politik.

Rakyat sendiri tidak tinggal diam. Yang melek politik ikut aktif menyimak informasi, berdiskusi dan mencoba mereka-reka bakal pemimpin mereka yang baru. Inilah seninya demokrasi. Dia mampu menyetrum nalar dan rasa setiap warga negara sehingga terdorong untuk ikut berpartisipasi aktif, walau sebagian masyarakat lebih senang menunggu sambil berharap datangnya perubahan yang dibawa pemimpin baru.

Pilkada NTT adalah salah satu perhelatan demokrasi di daerah yang paling saya tunggu. Kenapa? Secara primordial, saya seorang anak tanah Flobamora. Sama seperti warga diaspora NTT lain yang tersebar di penjuru Indonesia, saya menaruh harapan besar akan perubahan NTT lewat tangan seorang pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat NTT. Akankah harapan itu terwujud?

Mungkin inilah titik refleksi seluruh elemen masyarakat NTT jelang perhelatan demokrasi lima tahunan pada 2018 mendatang. Pertanyaan tadi juga menjadi titik evakuasi atas hasil Pilgub NTT yang sudah terjadi. Kita sudah pernah memilih gubernur secara langsung. Kita tahu sosoknya, kita simak visi dan misinya, bahkan secara subyektif kita memiliki kedekatan entah secara primordial pun secara emosional dengan sang gubernur terpilih.

Tidak ada lagi gubernur 'kucing dalam karung' yang disodorkan kepada kita. Artinya masyarakat NTT memilih dengan kesadaran penuh bahwa sang gubernur terpilih mampu menjawabi persoalan-persoalan konkrit di bidang sosial-budaya, dan terutama ekonomi yang melilit sebagian besar daerah NTT.

Adakah sang gubernur terpilih itu berhasil mendongkrak posisi NTT naik dari garis kemiskinan? Faktanya, NTT masih jadi langganan propinsi termiskin dalam data statistik yang dikeluarkan hampir semua lembaga, baik pemerintah maupun swasta.

Sebagai anak NTT saya tidak setuju NTT disebut daerah miskin. Kenapa?

NTT memiliki sumber daya alam yang sangat kaya. Ada lumbung padi di Manggarai, ada peternakan yang sangat prospektif di Sumba dan Timor. NTT juga memiliki kandungan emas dan mineral yang, mungkin tidak sebanyak papua, tapi cukup diandalkan untuk menghapus stigma miskin dari tanah Flobamora.

Di bidang perkebunan, NTT tidak kalah kaya dari daerah lain. Kopi asal Bajawa dan Manggarai kini sedang dilirik para pengusaha restoran di luar NTT, termasuk Jakarta. Selain kopi, kita punya tanaman perkebunan yang tidak sedikit seperti cengkeh, kakao, vanili, kemiri, dan sebagainya.

Di bidang kelautan NTT memiliki laut yang luas dan mampu memberikan keuntungan ganda; sebagai lahan ekonomi dengan beragam jenis ikan di satu sisi, dan sebagai lahan pariwisata yang sanggup menyedot devisa di sisi lain.

Bicara aset wisata, NTT juga mempunyai spot-spot eksotis yang bisa menarik minat para wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Kita punya Danau Tiga Warna, pantai indah yang terbentang dari timur sampai barat, pulau-pulau yang indah, wisata pegunungan, dan sebagainya. Jangan lupa, keanekaragaman budaya NTT juga bisa menjadi aset wisata yang sangat dahsyat.

Lalu mengapa kita miskin? Atau lebih parah lagi, mengapa kita seperti diam dan pasrah berada dalam kelompok daerah termiskin di Indonesia?

Sangat miris dan ironis. Miris karena stigma miskin itu dianggap sebagai aib di jaman serba modern ini, dan ironis karena tanah NTT sebenarnya adalah tanah yang kaya.

Mari lihat realitas sosial budaya di NTT. Masyarakat adat NTT bisa menyembelih 10 ekor kerbau untuk sebuah ceremoni adat. Artinya, potensi kekayaan itu nyata secara sosial-budaya. Tapi selama ini ritual seperti itu lebih banyak disoroti sebagai kultur boros dan sia-sia.

Kita juga bisa menangkap potensi kekayaan NTT dari sudut sosiologis. Banyak anak-anak dari keluarga tidak mampu bisa meraih gelar sarjana, padahal faktanya pendidikan saat ini semakin komersial dan hampir tak terjangkau masyarakat miskin.

Masih banyak realita sosial dan budaya di NTT yang sejatinya menjadi negasi atas stigma kemiskinan dalam data statistik. Lalu mengapa NTT jadi langganan propinsi termiskin dalam data statistik nasional?

Standar kemiskinan dalam data statistik itu adalah uang yang kemudian dikonversikan ke dalam pendapatan perkapita. Tentu tidak hanya itu. Kondisi infrastruktur dan berbagai fasilitas pelayanan sosial juga masuk di dalamnya. Tapi intinya adalah UANG. Uang memampukan masyarakat menjangkau semua pelayanan publik terbaik. Uang membuat masyarakat mampu menyelenggarakan bisnis yang pada akhirnya membuat perputaran uang di NTT sama gesitnya dengan daerah lain yang digolongkan sebagai propinsi makmur.

Di era ekonomi global, uang memang jadi tolok ukur ekonomi yang kemudian melahirkan kategori sosial kaya-miskin. Karena itu, menggerakan ekonomi uang harus menjadi sasaran dan prioritas pembangunan NTT.

Pertanyaannya adalah, bagaimana caranya agar ekonomi uang bisa tumbuh di NTT? Inilah yang seharusnya menjadi tugas utama seorang gubernur NTT. Walau sebenarnya kapasitas seorang gubernur hanya satu dari sekian banyak syarat bagi kemajuan sebuah propinsi.

Gubernur NTT haruslah seorang 'BAJINGAN'. Bajingan bukan dalam pengertian negatif. Tidaklah elok kalau NTT dipimpin seorang bajingan dalam pengertian yang sesungguhnya. Tapi bajingan yang saya maksud adalah sosok yang memiliki kompentensi yang luas, tegas, berani, bersih dan jujur. Gubernur NTT tidak bisa hanya menjadi sekadar administratur pemerintahan, apalagi hanya sekadar corong pusat. Kalau itu terjadi, maka NTT akan mengalami musibah di tengah arus otonomi daerah dan terus terperangkap dalam spiral kemiskinan.

Penulis: Vinc Br